China Mulai Batasi Hubungan dengan Rusia untuk Hindari Sanksi Barat, Larang Maskapai Rusia Melintas

Pemerintah China dilaporkan telah melarang maskapai penerbangan Rusia untuk memasuki wilayah udaranya. Larangan tersebut diresmikan China dengan tujuan untuk mengamankan negaranya dari efek riak sanksi Barat terhadap Moskow. Memanasnya sanksi yang dilayangkan ke Moskow membuat pemerintah China khawatir negaranya akan terdampak sanksi serupa, apabila tidak membatasi hubungan bilateral dengan Rusia. “Beijing telah menghindari langkah langkah yang mungkin dianggap membantu Moskow karena takut akan kemungkinan hukuman terhadap perusahaan perusahaan China,” ujar juru bicara pemerintahan China. Dengan kebijakan baru tersebut, nantinya maskapai Rusia yang menggunakan pesawat milik asing dilarang melintas ataupun berhenti di kawasan China.

Dilansir dari Business Insider, larangan ini muncul setelah adanya keraguan atas status kepemilikan pesawat maskapai Rusia. Dimana pada akhir Februari lalu Putin yang mengizinkan pesawat di negaranya diregistrasi ulang atas nama Rusia demi menghindari sanksi penyitaan Barat. Tindakan ini menyusul adanya aturan dari Uni Eropa terkait pelarangan penjualan atau penyewaan pesawat ke maskapai Rusia. Perubahan data yang dilakukan Putin telah memunculkan kebingungan terkait status maskapai. Hal inilah yang membuat pemerintah China mengambil langkah aman dengan melarang maskapai penerbangan Rusia memasuki wilayah udaranya. Sebelum memberlakukan larangan ini pada Mei lalu Presiden Xi Jinping dan para regulator udara China telah meminta semua maskapai asing untuk memperbarui informasi kepemilikan dan rincian lainnya, tak terkecuali maskapai milik Rusia.

Namun hingga larangan tersebut diterbitkan maskapai Rusia tidak kunjung melaporkan dokumen yang menunjukkan pesawat mereka tidak terdaftar di luar negeri. Tak semua negara negara anggota Uni Eropa menyetujui dijatuhkannya berbagai sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Dilansir Daily Mail, Jerman dan Italia merupakan dua dari beberapa negara yang mencoba mencegah dijatuhkannya lebih banyak sanksi lagi kepada Rusia, demi melindungi ekonomi mereka sendiri.

Padahal, ada tekanan dari Polandia dan negara negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia. Presiden Rusia mengklaim usaha dominasi global Barat akan segera berakhir saat ia mengecam sanksi yang dijatuhkan UE. Putin menyebut UE 'tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat'.

Kini, UE mulai terpecah menjadi tiga. Jerman dengan dukungan dari Italia, Hongaria, Bulgaria dan Yunani dinilai terang terangan mengerem sanksi untuk Rusia. Hal ini terjadi ketika negara negara pro sanksi, yang dipimpin oleh Polandia dan negara negara Baltik, mendorong pembatasan lebih lanjut terhadap Rusia dan para oligarki.

Perselisihan internal di dalam UE sekarang berkecamuk antara 'Sanctionistas', negara negara yang pro sanksi, dan 'Contras', negara negara yang memprioritaskan ekonomi mereka sendiri. Seorang diplomat UE mengatakan kepada The Times: "Semakin jelas dari hari ke hari bahwa tiga pihak terbentuk: Polandia dan negara negara Baltik, yang dikenal sebagai Sanctionistas yang menginginkan sanksi yang lebih banyak dan lebih kuat."

"Jerman, Italia, Hongaria, Bulgaria — Contras — yang memprioritaskan kepentingan ekonomi mereka sendiri; dan sisanya, negara negara 'netral'." Uni Eropa mengeluarkan sanksi putaran keempat pada hari Selasa (15/3/2022). Tetapi Jerman diketahui melakukan pertemuan dengan setidaknya tiga pemerintah lain untuk membahas penghentian tindakan lebih lanjut.

Contras telah menyarankan agar UE fokus pada 'menutup celah' daripada menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Sementara itu Polandia, sangat marah karena sanksi yang disepakati awal pekan ini tidak termasuk oligarki logam Oleg Deripaska. Deripaska tidak dijatuhi sanksi karena potensi dampaknya terhadap produksi aluminium di Jerman dan negara negara lain.

Berlin juga telah mengamankan transaksi yang dikatakan 'sangat penting' untuk membeli, mengimpor dan mengangkut berbagai logam termasuk titanium, aluminium dan tembaga. Perjanjian tersebut, telah menimbulkan kekecewaan di antara negara negara Sanctionista di perbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Saat ini, pemboman kota kota Ukraina terus berlanjut meskipun para pejabat AS memperkirakan bahwa setidaknya 7.000 tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran itu dan 14.000 hingga 21.000 lainnya terluka.

Kyiv dihantam rudal pada Kamis dini hari, puing puing roket yang ditembak jatuh menghantam blok apartemen 16 lantai dan menewaskan satu orang. Mariupol, kota yang terkepung di selatan Ukraina, juga terus mendapat ancaman karena pejabat kota memperkirakan bahwa setidaknya 2.400 orang kini telah tewas di sana. Meski begitu, penasihat walikota Petro Andriushchenko mengatakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 20.000 ketika pencarian korban benar benar dilakukan.

Perhitungan Andriushchenko itu bahkan sebelum sebuah teater di kota yang menampung hingga 1.200 warga sipil itu dihantam dan dihancurkan oleh pasukan Rusia Rabu malam. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu 'memilukan', sementara Joe Biden mencap Putin sebagai 'penjahat perang'. Korban jiwa dari serangan itu tidak jelas.

Tetapi pejabat Kota mengatakan Kamis pagi bahwa evakuasi sedang berlangsung. Tidak jelas berapa banyak orang yang berada di dalam pada saat itu. Meskipun jumlah korban tewas meningkat, pembicaraan damai antara kedua belah pihak terus berlanjut.

Proposal konkret untuk gencatan senjata sedang dibahas. Para perunding Rusia memberi penjelasan kepada wartawan tentang rencana 15 poin mereka untuk perdamaian, yang akan membuat Ukraina menyatakan netralitas dan membatasi angkatan bersenjatanya dengan imbalan penarikan Rusia. Namun, kepala negosiator Ukraina Mikhailo Podolyak tidak tertarik pada rencana tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak telah membahasnya tetapi tidak mempertimbangkan posisi negosiasi Kyiv. Proposal tersebut tidak menyebutkan Krimea dan Donbass wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia sebelum invasi. Presiden Zelensky kemudian menegaskan kembali bahwa integritas teritorial negaranya tidak untuk dinegosiasikan.

Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia sebagai tanggapan atas serangan Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Sanksi AS tersebut bertujuan melumpuhkan ekonomi Rusia, lembaga keuangannya, dan aksesnya ke teknologi. "Putin memilih perang ini. Dan sekarang dia dan negaranya akan menanggung akibatnya,” kata Presiden AS, Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis (24/2/2022).

Pasar saham Rusia jatuh ke level terendah dalam empat setengah tahun pada hari Kamis, dan mata uangnya, rubel, mencapai rekor terendah versus greenback. Sekarang, langkah langkah yang lebih ketat digunakan untuk menekan ekonomi Rusia, menghambat pertumbuhannya, meningkatkan biaya pinjaman, meningkatkan inflasi dan mengintensifkan arus keluar modal. Administrasi Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi menargetkan semua 10 lembaga keuangan terbesar Rusia dan memberlakukan langkah langkah pengendalian ekspor yang akan mengurangi lebih dari separuh impor teknologi tinggi Rusia.

Langkah tersebut termasuk memotong bank terbesar Rusia dari sistem keuangan AS dan menjatuhkan sanksi pada bank terbesar kedua Rusia, dan membekukan asetnya yang menyentuh sistem keuangan AS. Sanksi terhadap entitas keuangan utama Rusia termasuk pengenaan "pemblokiran penuh dan sanksi akun koresponden dan hutang, dan pembatasan utang dan ekuitas, pada lembaga yang memegang hampir 80 persen aset sektor perbankan Rusia", kata Gedung Putih. “Skala agresi Putin dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap tatanan internasional memerlukan tanggapan tegas, dan kami akan terus mengenakan biaya berat jika dia tidak mengubah arah,” tambah pemerintahan Biden dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, AS memuji Australia, Kanada, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris karena telah setuju mengambil tindakan yang sama kuatnya terhadap Rusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.